Transparansi dan Validasi Data Sekolah
Heru menginstruksikan pengelola PIP dari 78 SMP, yang mencakup 60 sekolah negeri dan 18 sekolah swasta, agar menjaga ketepatan data.
Ketepatan ini merupakan faktor kunci keberhasilan program nasional tersebut.
Pihak sekolah wajib memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masuk dalam kelompok DTSEN desil 1 sampai 4.
Langkah tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang paling membutuhkan dukungan finansial pendidikan.
Fokus utama tetap tertuju pada validitas data sesuai kondisi riil di lapangan.
“Saya mengingatkan agar seluruh proses pengusulan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Heru kembali memperingatkan bahwa data usulan harus valid secara nama dan alamat.
Hal tersebut sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pengelolaan program pemerintah.
Ia menilai keberhasilan program bukan hanya soal serapan kuota, melainkan akurasi sasaran penerima.
Awali dengan kepedulian, niscaya akan menjadi gagasan dalam menulis.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
