TABLOIDELEMEN.com – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menyampaikan pandangan umum mereka dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu 24 Juni 2026
Momentum ini terlaksana setelah Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Secara umum, seluruh fraksi menerima serta menyetujui Raperda tersebut guna pembahasan lebih lanjut.
Namun seluruh fraksi juga memberikan sejumlah catatan serta masukan strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Lia Mahfuroh, menyoroti penggunaan penyertaan modal kepada BUMD.
Serta pemanfaatan SiLPA bebas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38,31 miliar.
Fraksi ini menilai penyusunan Raperda telah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sehingga prosesnya bisa melangkah ke tahap pembahasan di komisi dan Badan Anggaran,” katanya.
Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap capaian pendapatan daerah yang menyentuh angka 101,66 persen dari target.
Jjuru bicara Fraksi PKB, Hj Erliyati mengatakan, PKB menilai capaian tersebut perlu pemahaman secara proporsional karena angka pembanding merujuk pada target APBD Perubahan, bukan target APBD murni awal tahun.
PKB berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan capaian administratif dan keuangan, tetapi juga dapat menjelaskan outcome dari pelaksanaan APBD.
Sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pembelanjaan anggaran yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan
PKB juga meminta penjelasan mengenai dampak nyata APBD terhadap indikator kesejahteraan masyarakat
“Seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan petani, perkembangan UMKM, serta kualitas layanan Kesehatan,” katanya.
Sementara Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan sebesar Rp2,131 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp2,082 triliun menunjukkan kinerja yang baik.
Namun demikian, PKS mendorong agar setiap belanja daerah benar-benar mengalirkan manfaat bagi masyarakat.
Khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan.
“Selain itu, PKS meminta evaluasi lebih mendalam terkait terbentuknya SiLPA sebesar Rp103,77 miIiar agar perencanaan pembangunan ke depan semakin efektif dan tepat sasaran,” kata juru bicaranya.
Juru bicara Fraksi Golkar, Teguh Dwiyanto dalam pandangan umumnya memberi dukungan terhadap Raperda mengemuka pula dari Fraksi Partai Golkar.
Meski memuji keberhasilan pemerintah daerah yang melampaui target pendapatan, Golkar menilai sejumlah sektor belum berjalan optimal
Seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, dan kontribusi Perumda terhadap pendapatan daerah.
“Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas realisasi pendapatan yang melampaui target, namun masih terdapat sektor-sektor pendapatan yang perlu dioptimalkan,” kata Teguh.
Golkar turut menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang masih rusak serta lampu penerangan jalan yang belum berfungsi optimal.
Selain itu, fraksi ini menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga kependidikan PPPK, persoalan Dapodik guru, hingga dampak operasional BRT Trans Jateng terhadap pendapatan sopir angkutan kota.
Lalu Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata, retribusi parkir, dan Perumda.
Gerindra juga mendorong revitalisasi pasar rakyat serta peningkatan sarana penerangan jalan guna mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Amanat Demokrat menyoroti keterbatasan anggaran yang membayangi sejumlah OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi ini juga meminta peningkatan pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar lebih tahan lama dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menunjukkan dukungan terhadap proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Sesuai agenda, Bupati akan menanggapi dan menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis 25 Juni 2026
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
