TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Proses penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa 23 Juni 2026
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menuturkan, Raperda beserta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah melalui pemeriksaan BPK.
Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Penyampaian Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sekaligus komitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” tutur Bupati.
Ia berharap pembahasan Raperda bersama DPRD berjalan lancar guna memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Sekaligus langkah mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Purbalingga yang mandiri dan sejahtera.
Kinerja fiskal daerah tetap terjaga dengan realisasi pendapatan mencapai Rp2,131 triliun atau 101,66 persen dari target.
Perinciannya, Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp441,53 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,676 triliun.
Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp13,35 miliar.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp2,082 triliun dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp103,77 miliar.
Prestasi lain turut menyertai capaian tersebut, yakni raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
“Tahun ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut,” ungkap Bupati.
Kendati demikian, Bupati Fahmi menyatakan pemerintah tidak akan berpuas diri.
Seluruh rekomendasi BPK akan menjadi fokus utama untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan mayoritas dana SiLPA tahun 2025 sudah memiliki peruntukan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Meskipun telah mendapat opini WTP sepuluh kali berturut-turut, bukan berarti pengelolaan keuangan di Kabupaten Purbalingga sudah sempurna,” tegasnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola keuangan daerah,” imbuh Fahmi
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
