Menteri Keuangan Era Reformasi Hingga Prabowo
Era Reformasi membawa tantangan baru bagi tata kelola keuangan negara.
Masa Presiden B.J. Habibie (1998–1999) menempatkan Bambang Subianto (1998–1999).
Berlanjut ke era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001) yang memberi mandat Bambang Sudibyo (1999–2000), Prijadi Praptosuhardjo (2000–2001), dan Rizal Ramli (2001).
Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) mempercayakan posisi fiskal kepada Boediono (2001–2004).
Selanjutnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) menempatkan Jusuf Anwar (2004–2005), Sri Mulyani Indrawati (2005–2010)
Lalu, Agus Martowardojo (2010–2013), serta Muhamad Chatib Basri (2013–2014).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024) mengandalkan Bambang Brodjonegoro (2014–2016) dan Sri Mulyani Indrawati (2016–2024) yang mengukir rekor kepemimpinan panjang.
Estafet kepemimpinan kini berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto (2024–sekarang).
Sri Mulyani Indrawati (2024–2025) mengawali transisi sebelum Purbaya Yudhi Sadewa (2025–2026) dan Suahasil Nazara (2026–sekarang) meneruskan penguatan ekonomi nasional.
Transformasi ini membuktikan dinamika peran Bendahara Negara dalam menjaga daya saing serta kesejahteraan Indonesia.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
