TABLOIDELEMEN.com – Sejarah tata kelola keuangan Republik Indonesia mencatat perjalanan panjang para tokoh yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Setiap era kepemimpinan nasional mempercayakan posisi Bendahara Negara kepada pakar finansial terbaik untuk mengawal postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kesejahteraan rakyat.
Sejak kemerdekaan, para menteri keuangan merancang berbagai kebijakan strategis guna menghadapi tantangan ekonomi pada zamannya masing-masing.
Perjalanan sejarah Kementerian Keuangan bermula pada era Presiden Soekarno (1945–1967).
Tokoh-tokoh seperti Samsi Sastrawidagda (1945), A.A. Maramis (1945–1946, 1947–1949), Soenarjo Kolopaking (1945), dan Surachman Tjokroadisurjo (1946–1947).
Lalu, Lukman Hakim (1948–1950), Sjafruddin Prawiranegara (1949–1951), Jusuf Wibisono (1951–1952, 1956–1957), dan Soemitro Djojohadikoesoemo (1952–1953, 1955–1956).
Kemudian, Ong Eng Die (1953–1955), Soetikno Slamet (1957–1959), dan Djuanda Kartawidjaja (1959–1960).
Serta, R.M. Notohamiprodjo (1960–1966), Sumarno (1966), hingga Frans Seda (1966–1967) bergantian memimpin penataan ekonomi negara yang baru berdiri.
Memasuki era Presiden Soeharto (1967–1998), stabilitas fiskal berada di bawah pengawalan Frans Seda (1967–1968), dan Ali Wardhana (1968–1983).
Kemudian, Radius Prawiro (1983–1988), J.B. Sumarlin (1988–1993), Mar’ie Muhammad (1993–1998), serta Fuad Bawazier (1998).
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
