Kebebasan Sekolah dalam Menentukan
Aspek menarik lainnya dalam kebijakan ini adalah fleksibilitas bagi institusi pendidikan.
BGN memberikan kebebasan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan sikap terhadap program ini.
Sekolah memiliki hak untuk menolak keikutsertaan apabila merasa belum siap atau memiliki pertimbangan internal tertentu tanpa harus mengkhawatirkan adanya sanksi atau daftar hitam.
“Boleh. Bahkan tidak menerima pun boleh. BGN tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima. Menolak pun enggak masalah,” tegasnya.
Prosedur penolakan cukup melalui penyampaian surat pernyataan resmi kepada pihak BGN sebagai dasar administrasi.
Nanik menekankan bahwa masih banyak institusi lain yang masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan manfaat dari intervensi gizi ini.
“Yang penting buat surat pernyataan, ‘Kami menolak program MBG’. Enggak masalah. Kan masih banyak nih yang ngantre (untuk menerima MBG),” ucapnya.
Melalui sinergi antara pemerintah dan kontrol masyarakat, Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi seimbang.
“Langkah transparan ini harapannya mampu memastikan setiap rupiah anggaran negara bertransformasi menjadi gizi berkualitas bagi pertumbuhan fisik dan kognitif generasi mendatang,” pungkasnya.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
