TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah pelayanan publik massal.
Program yang berlangsung bertahap sejak awal 2025 ini menyasar murid PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil, menyusui, serta balita demi menekan angka tengkes.
Walaupun bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan program ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Tantangan utama muncul dari masalah keamanan pangan.
Sepanjang tahun lalu, tercatat puluhan ribu kasus keracunan massal menimpa para pelajar di berbagai wilayah Indonesia.
Sayangnya, rentetan peristiwa tersebut berlalu tanpa ada penegakan hukum yang jelas terhadap pihak penyedia makanan.
Selain isu keselamatan, kualitas nutrisi dan tata kelola program turut menuai sorotan. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik maraknya penggunaan makanan ultra proses.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan merilis kajian yang mengidentifikasi celah tindak pidana korupsi dalam rantai pasok pangan ini.
Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), juga memicu kontroversi baru.
Berbeda dengan negara maju yang memercayakan pengelolaan makanan kepada pihak sekolah, sistem SPPG di Indonesia rawan konflik kepentingan.
Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa mayoritas yayasan pengelola memiliki afiliasi erat dengan partai politik maupun kerabat pejabat negara.
Kondisi tersebut membuat media asing menilai program ini telah bergeser menjadi sekadar proyek bisnis.
Di sisi lain, kendala anggaran yang masif berpotensi mengorbankan prioritas krusial sektor pendidikan lainnya, seperti perbaikan kurikulum dan peningkatan kesejahteraan guru.
Pengiriman makanan yang belum merata turut memperparah keadaan.
Sebab sekolah di kawasan perkotaan memperoleh akses lebih cepat ketimbang wilayah tertinggal.
Tanpa adanya transparansi, pengawasan ketat, serta pembenahan standar baku, program strategis menuju Generasi Emas 2045 ini terancam membuahkan persoalan baru yang merugikan publik.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
