TABLOIDELEMEN.com – Penguatan komitmen pemerintah serta partisipasi warga menjadi fokus utama talk show Ruang Nalar (RN Talks) bertajuk “Fakta Komitmen Kuat Pemerintah dalam Memberantas Kasus Korupsi Indonesia”.
Acara tersebut berlangsung pada Jumat 24 Juli 2024 di Aula Gedung Art Center Universitas Diponegoro, (Undip) Semarang.
Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi, serta mahasiswa guna membahas penguatan penegakan hukum, transparansi tata kelola, digitalisasi layanan publik, dan peran masyarakat membangun budaya antikorupsi.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng hadir memberikan sambutan utama (keynote speech).
Turut menjadi pembicara yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Budi Prakosa, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Bambang Pramusinto.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa praktik korupsi menghambat pembangunan sumber daya manusia serta menurunkan kualitas layanan publik.
“Oleh sebab itu, upaya pembasmian rasuah memerlukan komitmen bersama melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Agustina.
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan, pendampingan bersama KPK dan Inspektorat.
“Serta tentunya digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Penguatan Komitmen Pemberantasan Korupsi Indonesia
Sedangkan, Akademisi Fakultas Hukum Undip, Gaza Carumna Iskadrenda menjelaskan, bahwa penanganan korupsi bertumpu pada tiga pilar utama: regulasi kuat, kelembagaan penegak hukum yang efektif, serta budaya hukum berintegritas.
Menurut Gaza, konsistensi serta sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan warga menjadi faktor penting penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
“Pelindungan bagi pelapor dugaan korupsi pun perlu terus mengalami penguatan,” tegasnya.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, Akademisi FISIP Undip, Yoga Putra Prameswari menilai penanganan korupsi membutuhkan komitmen politik, keterbukaan informasi, serta pengawasan publik.
“Warga dapat berperan lewat tindakan menolak politik uang sekaligus memanfaatkan akses informasi demi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman berpandangan pentingnya reformasi hukum, penegakan aturan secara konsisten.
Serta keterlibatan generasi muda agar budaya korupsi tidak menerus ke generasi berikutnya.
“Kami menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting, agar budaya korupsi tidak menerus ke generasi berikutnya,” katanya.
Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa Undip, Nuswantoro Dwiwarno menambahkan, bahwa penegakan sanksi tegas, adil, dan konsisten memerlukan dukungan kolaborasi.
Yakni antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat.
“Menjadi sangat penting sinergi lintas sektor, transparansi, digitalisasi layanan, dan penegakan hukum yang konsisten bakal membuat langkah pembasmatan korupsi semakin efektif,” tegasnya.
“Sekaligus mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga penegak hukum,” pungkas Nuswantoro Dwiwarno.
Awali dengan kepedulian, niscaya akan menjadi gagasan dalam menulis.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
