Ternyata Ini Alasannya Presiden Prabowo Subianto Wajibkan Seluruh Penduduk Indonesia Punya Rekening Bank

Presiden Prabowo instruksikan kepemilikan rekening bank bagi penduduk untuk mendorong inklusi keuangan dan penyaluran bantuan.
Presiden Prabowo instruksikan kepemilikan rekening bank bagi penduduk untuk mendorong inklusi keuangan dan penyaluran bantuan.

TABLOIDELEMEN.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan latar belakang instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Presiden meminta seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah akan memanfaatkan rekening tersebut untuk mengirimkan berbagai program secara langsung kepada masyarakat.

“Dengan begitu, rekening masyarakat dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan bantuan atau program pemerintah secara langsung,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah menginginkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Langkah ini sekaligus mendukung penyaluran berbagai program secara efisien.

Bacaan Lainnya

Pada tahap awal, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat tugas menyiapkan rekening warga.

“BRI dan BSI untuk menjemput bola membuatkan rekening bagi masyarakat,” katanya.

Integrasi Sistem Pembayaran QRIS Tingkatkan Inklusi Keuangan

Proses pembuatan rekening nantinya mengacu pada data kependudukan Dukcapil.

Pemerintah memadankan data tersebut dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran. Salah satu sistem yang akan bekerja adalah QRIS.

Integrasi data dan sistem pembayaran tersebut siap meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.

“Agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” katanya.

Rekening tersebut nantinya berfungsi sebagai saluran penyaluran berbagai bantuan.

Tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah mencapai 93,62 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tingkat literasi keuangan Indonesia tercatat 69,57 persen. Angka tersebut berada di atas standar OECD yang berada di level 63 persen.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan OECD misalnya. OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” pungkas Airlangga.

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Acer2026