TABLOIDELEMEN.com – Kabupaten Purbalingga kini memiliki 118 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebanyak 103 SPPG sudah beroperasi dan lima SPPG lain sementara berhenti karena menjalani renovasi mayor.
Koordinator Wilayah SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) Kabupaten Purbalingga Mei Sandra mengatakan, lima SPPG baru juga telah siap menjalankan operasional.
Kelima SPPG tersebut telah memiliki kepala SPPG dan anggaran, tetapi masih menyelesaikan sejumlah administrasi.
“Selain itu, terdapat lima SPPG baru yang telah siap beroperasi, telah memiliki kepala SPPG dan anggaran, serta tinggal menyelesaikan persoalan administrasi,” katanya dalam Workshop Leadership Kepala SPPG Kabupaten Purbalingga, di Erhanesia Convention Centre Purbalingga, Selasa 11 Agustus 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani selaku Kepala Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Purbalingga menilai kepala SPPG memiliki posisi strategis dalam operasional dapur MBG.
Kepala SPPG mengendalikan berbagai unsur, mulai koki, ahli gizi, akuntan, tenaga kebersihan hingga personel pendukung lainnya.
“Kepala SPPG adalah inti dari inti atau manajer dalam dapur MBG. Tentunya pelatihan leadership sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan,” katanya.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan kepala SPPG turut menentukan keberhasilan pelayanan.
Kepala SPPG Harus Memiliki Komitmen Kuat
Karena itu, ia meminta seluruh kepala SPPG memiliki komitmen kuat untuk menjalankan program nasional tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
“Karena itu, saya meminta seluruh kepala SPPG memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program nasional tersebut secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain kepemimpinan, Wabup menyoroti aspek higienitas, sanitasi, dan standar gizi.
Menurutnya, kualitas kebersihan serta sanitasi menjadi aspek sensitif karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan MBG.
Persoalan lain menyangkut manajemen logistik dan rantai pasok.
Ia meminta kepala SPPG tidak menjadikan fluktuasi harga bahan baku sebagai alasan bagi penurunan kualitas makanan maupun keterlambatan distribusi.
Berbagai kritik dan catatan tersebut bukan bentuk upaya menjatuhkan kepala SPPG.
Sebaliknya, Pemkab Purbalingga ingin memastikan program nasional MBG berjalan semakin baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Wabup berharap workshop menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam manajemen konflik dan tata kelola organisasi.
“Sepulang dari pelatihan ini, saya ingin melihat perubahan nyata: SPPG yang lebih bersih, manajemen yang lebih rapi, pengadaan yang lebih transparan, dan koordinasi antar-lembaga yang lebih solid,” katanya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google Berita
