Pemkab Purbalingga Dorong Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Monitoring dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, di Operational Room Graha Adiguna, Jumat 24 April 2026.
Monitoring dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, di Operational Room Graha Adiguna, Jumat 24 April 2026.

TABLOIDELEMEN.com – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Purbalingga memacu efisiensi belanja pemerintah melalui monitoring dan konsolidasi pengadaan, Jumat 24 April 2026.

Agenda di Operational Room Graha Adiguna ini bertujuan memastikan transparansi serta dampak ekonomi bagi warga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, menegaskan pengadaan merupakan instrumen strategis pembangunan.

“Pengadaan barang/jasa adalah alat untuk menggerakkan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan. Setiap rupiah yang pembelanjaan hasilkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Penguatan pengawasan menjadi kunci utama menjaga kualitas pelaksanaan program.

Bacaan Lainnya
Milo

Melalui monitoring intensif, pemerintah mencegah potensi keterlambatan serta kegagalan anggaran sejak dini.

Langkah tersebut memastikan dana publik mengalir kembali kepada masyarakat melalui infrastruktur dan layanan berkualitas.

Strategi Konsolidasi Pengadaan

Pemkab Purbalingga turut mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K).

Kebijakan ini menciptakan perputaran ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

“Setiap belanja pemerintah harus memberi ruang bagi pelaku usaha lokal agar ekonomi daerah tumbuh lebih kuat,” kata Mukodam menambahkan.

Komitmen tersebut terlihat dari alokasi belanja UMK-K tahun 2025 yang mencapai 64,1 persen.

Sementara itu, belanja produk dalam negeri menyentuh angka 93 persen.

Kinerja positif juga muncul pada pengadaan melalui e-purchasing yang mencapai 44,75 persen.

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendi Dharma Saputra, menyarankan strategi konsolidasi untuk meningkatkan penghematan.

Strategi ini menggabungkan kebutuhan berbagai perangkat daerah agar tata kelola anggaran semakin akuntabel dan berdaya guna.

“Dengan konsolidasi, pemerintah bisa mendapatkan harga lebih kompetitif. Efisiensi yang tercipta bisa mencapai 20 hingga 45 persen,” ungkapnya.

Pos terkait

Milo