TABLOIDELEMEN.com – Data organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga perlu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen pemerintahan.
Pemkab Purbalingga perlu mengolah data menjadi informasi untuk memahami kondisi warga, melihat kebutuhan lapangan, serta menentukan kebijakan secara tepat sasaran.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga selaku Walidata Daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga mendorong upaya tersebut melalui Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026.
Kepala Dinkominfo Purbalingga R. Budi Setiawan mengatakan pembinaan membekali pengelola data OPD agar mampu menghasilkan serta mengelola data berkualitas.
“Data yang kita produksi jangan berhenti sebagai dokumen administrasi atau sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan. Data tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata,” katanya saat penutupan Pembinaan Statistik Sektoral di Ruang Ardi Lawet, Gedung B Kompleks Setda Purbalingga, Rabu 9 September 2026.
Menurut Budi, data pendidikan dapat membantu pemerintah melihat kebutuhan dan pemerataan layanan.
Sementara itu, data kesehatan dapat menunjukkan kebutuhan pelayanan serta kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian.
Demikian pula data pertanian dan data pada sektor-sektor lainnya, semuanya memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
“Kami meminta setiap OPD memanfaatkan data yang mereka hasilkan. Setiap proses pengumpulan data memerlukan waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya,” katanya
Statistik Sektoral Purbalingga Capai 1.858 Indikator
Pembinaan berlangsung dalam tiga sesi. Sesi pertama pada 12 Agustus membahas standar dan relevansi data.
Selanjutnya, sesi diseminasi serta analisis statistik berlangsung 8 September, lalu materi rekomendasi statistik pada 9 September.
Setiap sesi melibatkan sedikitnya 50 peserta yang terdiri atas admin Satu Data dan perencana dari masing-masing OPD.
Rangkaian pembinaan menghasilkan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam Daftar Data Prioritas Kabupaten Purbalingga.
Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan masuk sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah tersusun oleh produsen data.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan peserta perlu menerapkan hasil pembinaan pada satuan kerja masing-masing.
Peserta juga perlu menyampaikan hasil pembinaan kepada pimpinan OPD agar pengelolaan statistik sektoral mendapat perhatian.
“Pembinaan statistik sektoral ini harus bisa terlaksanakan atau terimplementasikan di satker,” katanya.
Slamet menambahkan, penerapan statistik sektoral berkaitan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
“Nilai EPSS Kabupaten Purbalingga sebelumnya mencapai 2,81. Kali ini, pemerintah berharap nilainya mampu menembus angka 3,” katanya.
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
