TABLOIDELEMEN.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah Dwianto Priyongroho menyambut positif rencana pengambilalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat.
Kebijakan ini hadir sebagai solusi konkret mengatasi kendala pembiayaan gaji pegawai di seluruh pemerintah daerah.
Dwianto memandang skema pengalihan status tersebut sangat membantu beban keuangan daerah.
Banyak pemerintah daerah selama ini kesulitan mengatur alokasi dana untuk pemenuhan hak ASN.
“Opsi ini menjadi salah satu jalan keluar bagi semua pemda, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjawab beberapa kendala, beberapa kebutuhan yang ada di semua pemerintah daerah terkait masalah pembiayaan untuk para ASN atau pegawai yang ada di seluruh pemda,” kata Dwianto, Kamis 20 Agustus 2026
Batas Maksimal Belanja Pegawai APBD
Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai di hampir seluruh kabupaten/kota se-Jateng telah melampaui angka 30 persen APBD.
Kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
“Harapannya pada saat nanti dilakukan pembayaran melalui alokasi yang ada di pemerintah pusat, bahwa kebutuhan untuk membayar dan kebutuhan pegawai yang ada ini betul-betul sama,” ucap Dwianto.
Pentingnya Keakuratan Data Kebutuhan Pegawai
Ketidaksesuaian data jumlah guru PPPK berpotensi menimbulkan masalah baru bagi keuangan daerah.
Selisih angka akan memengaruhi besaran dana transfer dari pusat ke daerah.
“Kalau nanti sampai ada data yang tidak sesuai, tentunya akan berpengaruh pada nilai transfer dari pemerintah pusat kepada pemda, yang ini tentunya juga nanti akan membenani, kalau kurang tentunya,” ujar Dwianto.
Sektor pendidikan dan kesehatan mendominasi proporsi PPPK di Jateng. “Jadi PPPK ini hubungannya semua terkait masalah pemenuhan pelayanan dasar masyarakat,” tambahnya.
Dampak Positif Bagi Fisik Keuangan Daerah
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menilai penarikan status PPPK memberikan efek sangat menyehatkan bagi postur APBD.
Pengalihan tersebut merupakan bentuk perjuangan bersama para kepala daerah.
“Kita juga melihat porsi keuangan kita, APBD kita, kalau itu ditarik, ya kita bisa bersama-sama,” pungkas Yasin.
Awali dengan kepedulian, niscaya akan menjadi gagasan dalam menulis.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
