TABLOIDELEMEN.com – DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban ekonomi warga
Optimalisasi potensi lokal, pengawasan kepatuhan pajak, serta perbaikan kinerja BUMD menjadi kunci utama.
Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2027, Selasa 29 September 2026.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.
Target pendapatan daerah RAPBD 2027 mencapai Rp2,071 triliun. Angka ini mencakup alokasi PAD sebesar Rp440,46 miliar dan dana transfer pusat sejumlah Rp1,630 triliun.
Fraksi PKB menilai struktur anggaran tersebut mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
PKB menekankan perluasan sumber pendapatan daerah melalui penguatan sektor ekonomi lokal, bukan sekadar menaikkan tarif pajak.
Menurut PKB, kebijakan peningkatan PAD tidak justru mencerminkan pendekatan yang regresif, yakni membebani masyarakat secara tidak proporsional
“Melainkan arahnya untuk penguatan basis ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.
Optimalisasi Sumber Pendapatan dan Perlindungan Sektor UMKM
Fraksi PKS menilai target PAD 2027 tergolong realistis. Meskipun demikian, pemerintah wajib menjaga daya beli masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Prinsip kami jelas. PAD meningkat, tetapi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat tetap terlindungi,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Padang Kusumo.
Fraksi Gerindra mendorong penggalian potensi dari pajak kendaraan, retribusi, hingga laba BUMD dan BLUD.
Gerindra meminta pembinaan khusus bagi BUMD yang kurang sehat.
BUMD yang tidak memberikan keuntungan atau menghadapi permasalahan keuangan, untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan serius.
“Hal ini agar tidak menghadapi permasalahan yang membahayakan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mugi Wahyudi.
Fraksi Amanat Demokrat mengingatkan pentingnya pengawasan berkala pada sumber pendapatan daerah.
“Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus selalu terpantau. Jika ada permasalahan jangan sampai merugi yang terus berlanjut,” tegas Ketua Fraksi Amanat Demokrat Musofan
Seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD 2027 untuk pembahasan lebih lanjut.
Masukan mencakup penyaluran belanja daerah secara tepat sasaran, termasuk bantuan kekeringan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update artikel lainnya di Google Berita
