BGN Ajak Publik Kawal Kualitas MBG, JanganTakut UU ITE

Badan Gizi Nasional (BGN)t tidak pernah melarang warga mengunggah temuan menu yang tidak layak ke media sosial.
Badan Gizi Nasional (BGN)t tidak pernah melarang warga mengunggah temuan menu yang tidak layak ke media sosial.

TABLOIDELEMEN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak pernah melarang warga mengunggah temuan menu yang tidak layak ke media sosial.

Langkah ini justru menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kualitas program.

Pernyataan tersebut mengemuka saat Nanik memberikan keterangan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa 3 Maret 2026.

Nanik menjelaskan bahwa keterbatasan personel pengawas menjadi faktor utama perlunya keterlibatan publik secara aktif.

Bacaan Lainnya
Kartini 21 April 2026

Saat ini, BGN hanya mengandalkan sekitar 70 tenaga pengawas untuk memantau operasional lebih dari 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar luas.

Target jangkauan SPPG yang akan melampaui 30 ribu unit menuntut sistem pengawasan yang responsif.

Jaminan Keamanan Kritik Faktual

Mengutip keterangan resminya, Kamis 4 Maret 2026, terkait kekhawatiran mengenai jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nanik menepis ketakutan tersebut.

Menurutnya, unggahan yang berbasis fakta dan bertujuan untuk perbaikan layanan publik tidak memiliki unsur pelanggaran hukum.

Hal ini mempertegas bahwa transparansi merupakan prioritas dalam pelaksanaan agenda nasional ini.

“Jadi tidak akan terjerat UU ITE. Yang penting tidak fitnah dan tidak hoaks, pasti nggak kena UU ITE,” tegasnya.

Mengenai aspek pembiayaan, Nanik meluruskan simpang siur informasi perihal alokasi anggaran per porsi.

Ia menyebut kisaran biaya penyediaan makanan berada pada angka Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, bukan Rp15 ribu seperti asumsi yang berkembang.

“Jika publik menemukan kualitas hidangan yang sangat buruk dan tidak sesuai dengan standar anggaran tersebut. Maka pelaporan menjadi langkah yang sah,” katanya.

Menurutnya, melalui sinergi antara pemerintah dan kontrol masyarakat, Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi seimbang.

Langkah transparan ini harapannya mampu memastikan setiap rupiah anggaran negara bertransformasi menjadi gizi berkualitas.

“Tentunya berguna bagi pertumbuhan fisik dan kognitif generasi mendatang,” katanya.

Pos terkait

Kartini 21 April 2026