TABLOIDELEMEN.COM – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
Permintaan itu bermula setelah pemeriksaan data menunjukkan indikasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Gus Yasin memberikan pengarahan dalam acara penyerahan bantuan, sekaligus peresmian hasil kegiatan Desa Dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (Kesra Taskin) Setda Provinsi Jawa Tengah.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mendadak meminta pemerintah desa membuka akses DTSEN secara langsung.
Ia ingin memahami penyebab usulan pemutakhiran yang warga sampaikan belum tercermin pada basis data terbaru.
“Saya sudah minta untuk buka DTSEN-nya. Kita lihat DTSEN-nya yang ada di Desa Kendalrejo, nanti kita cek bareng-bareng,” kata Taj Yasin.
Gus Yasin mengandalkan operator tingkat desa untuk memproses pemeriksaan sistem tersebut secara cepat.
“Karena yang bisa buka itu hanya operator (desa). Kami di provinsi enggak bisa buka itu. Kami hanya mendapatkan laporan,” imbuh Gus Yasin.
Evaluasi Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bansos Desa Kendalrejo
Seusai acara, Gus Yasin mendatangi kantor desa guna memeriksa DTSEN bersama operator lokal.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta perwakilan tokoh masyarakat turut menyaksikan pemeriksaan mendalam tersebut.
Hasil pengecekan mengungkap sebanyak 480 warga masuk kelompok desil 1 dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun, sistem hanya mencatat 244 orang yang benar-benar menerima alokasi bantuan sosial.
Pemeriksaan tersebut juga mengungkap fenomena inclusion error, yakni kondisi ketika warga kaya atau tidak memenuhi kriteria malah terdaftar sebagai penerima.
Gus Yasin menegaskan pentingnya pemeriksaan ulang demi mendeteksi exclusion error, yaitu warga miskin yang berhak namun terlewat dari data.
Pembenahan data memegang peranan krusial agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat tidak mampu.
Ketidaktepatan data berpotensi memberikan porsi bantuan kepada warga mampu, sekaligus merugikan warga miskin yang membutuhkan.
“Kami mengimbau masyarakat mampu agar bersedia melepas hak penerimaan bantuan demi memperluas kesempatan warga lain,” katanya.
Gus Yasin menyoroti pentingnya koordinasi intensif bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta pemerintah desa.
Jika hasil evaluasi membuktikan penerima sudah tidak memenuhi kriteria, petugas wajib melakukan pemutakhiran data secara transparan.
Biro Kesra Taskin Setda Provinsi Jawa Tengah akan mendampingi Desa Kendalrejo dalam proses perbaikan data tersebut.
“Saya berharap pemutakhiran menghasilkan data akurat yang mencerminkan kondisi riil lapangan, bukan sekadar pemenuhan administrasi belaka,” katanya.
Kepala Desa Kendalrejo Titik Iswati mencatat 11 warga telah mengajukan surat pernyataan keluar dari program bansos secara sukarela.
“Hal itu menjadi salah satu masukan dalam proses verifikasi terhadap warga, yang kami nilai sudah mengalami peningkatan kesejahteraan,” katanya.
.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
