TABLOIDELEMEN.com – Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 realisasinya melampaui target sebesar Rp 2.066.978.403.884,77 atau mencapai 101,40% dari target dalam APBD-perubahan sebesar Rp 2.038.485.069.000,00
“Pelampauan pendapatan tersebut sebesar Rp 28.493.334.884,77. Pelampauan tersebut mayoritas berasal dari pelampauan pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan pendapatan pajak daerah,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat menyerahkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu 29 Mei 2024
Bupati merinci, realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 2.066.978.403.884,77 bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 341.097.401.340,77
Lalu pendapatan transfer terealisasi Rp 1.715.757.338.360,00 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 10.123.664.184,00.
Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 2.068.992.338.825,92 atau 96,40% dari pagu anggaran dalam APBD -Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 2.146.187.072.000,00.
Lampaui Target APBD Perubahan
Sementara itu realisasi pembiayaan bersih sebesar Rp 108.689.020.899,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 113.064.503.748,00 setelah ada pengurangan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4.375.482.849,00.
Secara keseluruhan dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bersih tersebut di atas, maka pada 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp 106.675.085.957,85.
Sebesar Rp 79.674.111.044,85 atau 74,69% SiLPA tersebut merupakan SiLPA terikat peruntukannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, sehingga SiLPA bebas hanya sebesar Rp 27.000.974.913,00 atau 25,31%.
“Alokasi SiLPA bebas tersebut juga seluruhnya penggunaannya dalam APBD murni TA-2024,” katanya.
Terkait laporan ini, Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa tanggal 8 Mei 2024 lalu, BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023.
Kabupaten Purbalingga kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.
“Meskipun telah mendapat opini WTP 8 kali berturut-turut, akan tetapi perbaikan proses pengelolaan APBD masih perlu, mengingat masih adanya beberapa kelemahan dalam proses pengelolaan APBD,” imbuhnya.
Selain penyerahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Rapat Paripurna DPRD kali ini juga Bupati menyerahkan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045.
“Melalui RPJP tersebut, visi Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam Periode 2025 – 2045 adalah Purbalingga Mandiri Maju dan Berkelanjutan, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia,” katanya.
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
