Pemkab Purbalingga Perkuat Kemandirian dengan Penguatan PAD dan Efisiensi Belanja di Tahun 2027

Pemkab Purbalingga memperkuat Kemandirian Fiskal APBD Kabupaten Purbalingga 2027 melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pajak daerah demi masyarakat.
Pemkab Purbalingga memperkuat Kemandirian Fiskal APBD Kabupaten Purbalingga 2027 melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pajak daerah demi masyarakat.

TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperkuat kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja.

Kebijakan penyusunan APBD 2027 ini bertujuan mengarahkan anggaran ke program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan hal tersebut saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu 30 September 2026.

Rapat beragenda penyampaian jawaban Pemkab atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027.

Keterbatasan fiskal menjadi perhatian utama Pemkab Purbalingga.

Bacaan Lainnya

Struktur pendapatan daerah saat ini masih mencatat porsi PAD sebesar 22,21%, sedangkan dana transfer pemerintah pusat mendominasi sebesar 77,79%.

Strategi Penguatan PAD dan Onlineisasi Pajak

Pemerintah daerah bertekad mengurangi ketergantungan fiskal secara bertahap. Peningkatan PAD fokus pada optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah.

Menurut Bupati Fahmi, komposisi PAD terhadap pendapatan daerah saat ini sebesar 22,21%

Sementara komposisi pajak daerah terhadap PAD saat ini sebesar 36,73% atau masih di bawah retribusi daerah yang sebesar 46,03%.

Oleh karena itu, pihaknya sependapat untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah secara bertahap.

PAD dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, perbaikan tata kelola serta penyediaan SDM.

“Sekaligus peningkatan kapasitas dan kualitas pemungut pajak dan retribusi,” terang Fahmi.

Langkah konkret meliputi perluasan basis pajak, pemutakhiran data objek pajak, onlineisasi sistem pembayaran, serta penguatan pengawasan.

Seluruh proses tetap memperhatikan daya beli warga.

Efisiensi Belanja dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pemkab Purbalingga mengendalikan belanja rutin untuk mengalokasikan anggaran pada sektor produktif.

Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama belanja modal 2027.

Pelaksanaan belanja pembangunan harus memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran

Sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujar Fahmi.

Bupati menegaskan seluruh masukan fraksi menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027.

Pembahasan teknis lanjutan akan berlangsung bersama Komisi dan Badan Anggaran DPRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait