Ketua DPRD Purbalingga Tolak Pecat PPPK dan PPPK Paruh, Pastikan Tetap Aman di Tengah Penyesuaian Anggaran

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan

TABLOIDELEMEN.com – Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan, menaruh perhatian serius terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu.

Bambang Irawan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran daerah jangan sampai mengorbankan perlindungan bagi para tenaga kerja tersebut.

“Kami berkomitmen tetap berpihak kepada tenaga P3K. Mereka adalah bagian penting dalam pelayanan publik, sehingga tidak boleh dirugikan dalam proses penyesuaian anggaran ini,” katanya

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait penyesuaian struktur anggaran.

Sabab, ada instruksi pemerintah pusat yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bacaan Lainnya
Kartini 21 April 2026

“Porsi belanja pegawai di Kabupaten Purbalingga masih menyentuh angka sekitar 37 persen,” katanya.

Solusi Penyesuaian Anggaran

Guna mengatasi persoalan tersebut, Bambang Irawan mendorong langkah-langkah strategis agar proporsi belanja menurun tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja yang sudah ada.

DPRD menyatakan kesiapan dalam menyokong upaya pemerintah daerah mencari solusi jangka menengah melalui pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Salah satu opsi utama yang mengemuka adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan rasio belanja pegawai secara alami.

“DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong optimalisasi sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal,” tegasnya.

Sektor retribusi parkir tepi jalan, kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) seperti PDAM, serta sektor pariwisata menjadi target utama kenaikan pendapatan.

Meningkatnya PAD bakal memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mendanai investasi pembangunan dan pelayanan publik.

Strategi ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam memperbaiki manajemen keuangan.

“Sekaligus memperhatikan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh,” tuturnya.

Bambang Irawan meyakini bahwa langkah inovatif tersebut mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah serta memastikan keberlanjutan program pembangunan.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama agar masyarakat memahami setiap keputusan terkait penataan anggaran tersebut,” katanya.

Pos terkait

Kartini 21 April 2026