Gelar Pengawasan Daerah Jawa Tengah Perkuat Pencegahan Korupsi

Gelar Pengawasan Daerah Jawa Tengah memperkuat pencegahan korupsi terintegrasi dan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor.
Gelar Pengawasan Daerah Jawa Tengah memperkuat pencegahan korupsi terintegrasi dan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor.

TABLOIDELEMEN.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Gelar Pengawasan Daerah di Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang.

Acara tersebut mengusung tema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan forum ini guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Bacaan Lainnya

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya mitigasi risiko secara berkelanjutan.

“Fungsi pengawasan ini kita laksanakan agar kita lakukan mitigasi dari mulai proses perencanaan operasional sampai pengawasan dari kegiatan di wilayah Pemprov sampai Kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi.

Seluruh jajaran kepala daerah, wakil kepala daerah, BPK, BPKP, serta Inspektorat se-Jawa Tengah menghadiri pertemuan strategis tersebut.

Narasumber pertama, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, mengingatkan kewajiban kepala daerah menindaklanjuti pengaduan publik.

“Monggo, jaga betul bapak ibu kepala daerah supaya jangan sampai terkena pasal 351,” pesannya.

Keterbukaan Informasi dan Mitigasi Korupsi Dorong Kepercayaan Investor

Narasumber kedua, Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah Ermy Sri Ardhyanti, menyoroti keterbukaan informasi publik desa.

Kepercayaan masyarakat memerlukan transparansi dokumen pemerintahan secara konsisten.

Narasumber ketiga, Plt. Direktur Korsup Wilayah III KPK Imam Turmudhi, menjelaskan faktor pemicu penyimpangan anggaran.

“Jadi tekanan-tekanan inilah yang membuat perilaku kita yang awalnya tidak mau korupsi menjadi berpikir untuk melakukan korupsi,” katanya.

Korupsi merusak iklim investasi daerah secara drastis.

“Ini sangat diperhatikan oleh investor-investor sana khususnya di luar negeri,” ujarnya.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menegaskan komitmen daerah dalam pembenahan sistem pengawasan internal.

 “Pengawasan bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi menjadi pengingat agar setiap amanah dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pos terkait