TABLOIDELEMEN.com – Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menerima audiensi dari komunitas Pegiat Sosial Purbalingga (Semut) di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu 29 Oktober 2025.
Turut hadir segenap Anggota Komisi I dan III DPRD beserta perwakilan OPD mitra kerja
Yakni Dinas Kesehatan, Dinsosdaldukkbp3a, Dindikbud, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, serta BPJS Kabupaten Purbalingga.
Perwakilan Semut, Imam Waris Pambudi menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Imam juga membawa aspirasi rekan sejawat terkait penahanan ijazah oleh salah satu sekolah swasta tingkat SLTA di Purbalingga.
“Kami harap tidak ada lagi kasus penahanan ijazah, apalagi yang justru membebani siswa kurang mampu karena masalah administrasi,” harapnya
Mengait program Universal Health Coverage (UHC) menurut Imam, belum mampu mengakomodasi seluruh jenis penyakit.
Hal ini berdampak pada masyarakat kalangan menengah ke bawah.
“Kami berharap Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menindaklanjuti serta mencari solusi terbaik agar masyarakat menengah ke bawah juga mendapat layanan kesehatan yang layak,” katanya.
Selain itu, Imam juga menyoroti penurunan kualitas pelayanan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata
Termasuk perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien mandiri.
Ia mencontohkan kasus pasien penderita epilepsi yang sempat tidak mendapat obat karena stok kosong.
“Hal penting semacam itu tidak tercover dengan baik. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” katanya.
Terima Audiensi Pegiat Sosial Semut
Imam juga menyampaikan keprihatinan atas maraknya penyalahgunaan obat golongan Tipe G di kalangan remaja, seperti Hexymer, Tramadol, Trihexyphenidyl, Alprazolam, dan Merlopam.
“Perlu adanya tindakan tegas karena hal tersebut sudah termasuk penyalahgunaan obat dan melanggar undang-undang. Serta sangat meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, H.R Bambang Irawan menyampaikan apresiasinya terhadap Pegiat Semut Purbalingga yang memahami kondisi nyata di lapangan.
“Masukan, kritik, dan saran dari teman-teman pegiat sosial sangat clear dan rasional untuk dijalankan. Ini menjadi PR kita bersama agar masyarakat Purbalingga terlayani kesehatannya dengan baik,” katanya.
Terkait pelayanan RSUD, HR Bambang Irawan menilai perlu adanya evaluasi internal rumah sakit, mengingat anggaran yang dikelola cukup besar.
“Jangan sampai ada obat-obatan penting yang kosong. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tandasnya.
Sedangkan terkait peredaran obat Tipe G, HR Bambang Irawan akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD untuk menindaklanjuti sejauh mana langkah penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
“Masalah ini akan kami bahas di Komisi I dan III. Karena menyangkut masa depan generasi muda. Jangan sampai semakin banyak korban,” tegasnya.
Sementara untuk kasus penahanan ijazah oleh sekolah swasta, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
“Jangan sampai siswa terbebani masalah administrasi. Di semua jenjang, baik negeri maupun swasta, tidak boleh ada lagi penahanan ijazah,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Purbalingga akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan menemukan solusi bersama terhadap persoalan publik.
Menurutnya, komunikasi aktif antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat harus terus terjalin guna mewujudkan Purbalingga yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.
“Kita ingin semua pihak berjalan seiring dalam membangun Purbalingga yang lebih baik. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah bahan bakar bagi kami untuk terus berbenah,” katanya
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News
