TABLOIDELEMEN.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purbalingga terus mendorong seluruh SMP di wilayahnya untuk menggelar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif.
Karea upaya nyata ini memperkuat standar literasi nasional serta membangun kompetensi berbahasa yang makin terukur bagi para murid dan para guru.
Pelaksanaan pemetaan standar literasi ini mengacu pada program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).
Melalui pengujian UKBI secara obyektif tersebut, setiap SMP mampu mengukur tingkat kecakapan berbahasa Indonesia secara akurat demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sinergi Dindikbud Purbalingga dan Balai Bahasa Jawa Tengah
Sekretaris Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Joko Sumarno menjelaskan, bahwa pihaknya baru saja menerima kunjungan dinas Ketua Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan resmi ini berfokus pada penandatanganan naskah kerja sama pelaksanaan UKBI Adaptif sekaligus koordinasi penertiban instrumen regulasi daerah.
“Belum lama ini Ketua Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dwi Laily Sukmawati bertemu kami dan menyampaikan komitmen terhadap pengembangan dan pelestarian Bahasa di Purbalingga,” kata Joko disela acara pembuakan Festival Literasi Purbalingga, Kamis 8 Oktober 2026.
Ia menjelskan, Balai Bahasa memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan sistem pengujian literasi ini.
Sudah banyak SMP sukses meraih penghargaan apresiasi atas keaktifan menyelenggarakan UKBI.
“Bahkan kemarin, Ketua Balai Bahasa juga menginginkan Kepala Dindibud mensupport dan merekomendasikan dengan membuat surat edaran, agar seluruh SMP mengikuti kegiatan UKBI tersebut,” katanya.
Penerapan Tata Bahasa Baku pada Dokumen Kedinasan
Menurut Joko Sumarno, Dindikbud Kabupaten Purbalingga terus memosisikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelopor dalam penerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar secara konsisten.
Fokus perbaikan mencakup penyusunan surat resmi, tata tulis ruang publik, hingga pembuatan petunjuk arah di berbagai lokasi strategis.
Ia mencontohkan penulisan kata tempat ibadah yang kerap mengalami kekeliruan di masyarakat umum.
Penulisan yang tepat menurut ketentuan tata bahasa baku adalah kata musala, bukan mushola.
“Nah, ini kan masih banyak teman-teman yang belum memahami .Karena mereka menganggap sudah benar, tetapi ternyata keliru. Makannya perlu sosialisasi,” katanya.
Ia menambahkan, Dindikbud telah menjalani program pembinaan intensif dari Balai Bahasa selama dua tahun terakhir secara berkelanjutan.
Evaluasi berkala terus berjalan sampai instansi mampu mencapai batas nilai kelulusan sesuai ketentuan.
“Ini menjadi tahun ketiga, harapannya ketika nanti sudah nilainya sudah mencapai tertentu, saya lupa nilainya berapa, 800 atau berapa. Karena itu ada penilaian setiap tahun,” katanya.
“Nah, kalau tercapai dengan nilai tertentu, taruhlah lulus, sudah tidak akan menjadi binaan lagi, nanti bisa berganti dengan OPD yang lainnya,” imbuh Joko.
Ia menuturkan, selain Dindikbud, Setda Purbalingga juga menjadi pantauan dari Balai Bahasa terkait penggunaan Bahasa dalam penulisan surat surat kedinasan.
Namun demikian, untuk penerapan surat kedinasan di Kabupaten Purbalingga masih mengacu tata naskah yang harus sesuai Peraturan Bupati (Perbup).
Penyelarasan pedoman resmi sangat penting agar penggunaan bahasa baku berjalan serasi dengan aturan administratif pemerintah.
Balai Bahasa berharap nanti semuanya itu menggunakan tata bahasa, penulisan yang baik dan benar.
“Ketika kita bersurat tidak dengan tata naskah yang sesuai Perbub, kita kan salah.
Nah, biar semuanya itu matching. Makanya harus ada penyelarasan dengan Perbup. Ya dari atas, kami tinggal melaksanakan saja,” katanya
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google Berita
