BACA JUGA : Kemenkop UKM Minta Permudah Pelayanan Pembuatan Sertifikat Halal Pelaku UMKM
Aqil menjelaskan, sanksi itu mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.
“Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021,” katanya.
“Karenanya, sebelum penerapan kewajiban sertifikasi halal tersebut, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya,” imbuh Aqil.
Aqil mengatakan, BPJPH juga membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
“Pelaku usaha bisa memanfaatkan kesempatan ini. SEHATI ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare),” katanya.
Adapun untuk persyaratan SEHATI, dapat dilihat di laman halal.go.id
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News
