Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM (Tiwi) melantik Herni Sulasti SH MH CfrA menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), di Pendopo Dipokusumo, Rabu sore (15 September 2021).
Usai melantik, Bupati Tiwi berpesan kepada Sekda yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Dikatakan, Monitoring Centre of Prevention (MCP) Kabupaten Banyumas sangat tinggi yakni 90. MCP adalah sistem area intervensi yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Kabupaten Purbalingga nilai MCP masih 77. Tentunya ini menjadi hal penting untuk pengawasan dan pengendalian internal dimaksimalkan. Karena saya tidak ingin, Bu, bertambah lagi pejabat/ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga yang masuk bui hanya karena masalah penyelewengan anggaran,” katanya.
Keberhasilan ditularkan
Selain itu, Bupati Tiwi juga berpesan agar sejumlah keberhasilan yang telah diraih di Kabupaten Banyumas untuk dapat ditularkan dan diwujudkan di Purbalingga. Misalkan, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas
“Saat njenengan menjadi Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,red) bisa merealisasikan Mall Pelayanan Publik. Saya ingin untuk bagaimana 2022 Mall Pelayanan Publik ini harus ada di Purbalingga,” kata Bupati.
Kondisi kearifan lokal
Bupati menjelaskan, tuntutan tersebut tentunya menyesuaikan kondisi, kearifan lokal termasuk menyesuaikan kemampuan anggaran. Meski kemampuan fiskal yang terbatas, diharapkan tetap bisa mendayagunakan dan memaksimalkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Saya meminta dan mewajibkan kepada seluruh jajaran ASN untuk mendukung penuh Bu Herni selaku Sekda, bergerak satu langkah satu tujuan untuk kemajuan pemerintahan Kabupaten Purbalingga,” katanya.
Bupati mengingatkan, agenda terdekat pemerintahan yakni pembahasan APBD 2022. Bupati menugaskan agar Sekda bisa mencermati kemampuan anggaran, kemudian mengawal pembahasan APBD 2022 dengan DPRD.
Simultan hal tersebut, Sekda selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan mempersiapkan proses mutasi dan pengisian JPT Pratama (Eselon II) mengingat ada 8 kekosongan.
“Sehingga 2022 diharapkan kita sudah full personil dan saya ingin 2022 target kinerja pemerintahan, baik SAKIP, MCP, Indeks Reformasi Birokrasi harus ada proses peningkatan,” katanya.
Sekda Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti SH MH CfrA menyatakan akan mengingat betul tuntutan dan tantangan yang diungkapkan Bupati tersebut. Meski demikian, selaku Sekda, Ia tidak bisa kerja sendiri.
“Tidak ada superwoman, tidak ada superman, adanya adalah Super Team. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak semua pejabat/ASN termasuk stakeholder pemangku kepentingan, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat kita satu padu, mohon dukungan kerjasamanya,” katanya
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
