Susun Rancangan Awal RKPD 2026, Pemkab Purbalingga Gelar Konsultasi Publik

Pemkab Purbalingga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga Senin 17 Februari 2025.
Pemkab Purbalingga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga Senin 17 Februari 2025.

TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga Senin 17 Februari 2025 itu bertujuan untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purbalingga, Kusmartadi menjelaskan, forum ini bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2026.

Bacaan Lainnya

“Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026,” kata Kusmartadi.

Ia menjelaskan, rancangan awal RKPD 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kesinambungan.

Serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada empat prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yaitu: Peningkatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas ekonomi dan sosial.

Kemudian Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta modernisasi sektor pertanian.

Prioritas ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

“Keempat adalah digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi Pemerintahan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD terkait penyusunan RKPD 2026.

Ia berharap hasil dari konsultasi publik ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Semoga rancangan awal RKPD 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Hadir dalam RKPD dari berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *