Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Sehingga DAU yang tidak ditentukan penggunaannya hanya Rp 682,56 miliar atau lebih rendah Rp 152,35 miliar dari RAPBD tahun 2023 yang sebesar Rp 834,91 miliar.
“Pasca terbitnya Surat DJPK Kemenkeu, terdapat informasi adanya penambahan alokasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 4,6 miliar dan hibah Upland sebesar Rp 1,062 miliar dari reschedule AWP,” katanya.
Secara total terdapat penurunan kemampuan sebesar Rp 56,68 miliar untuk mencukupi kewajiban belanja mandatory DAU P3K, DAU bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi kemampuan anggaran tersebut akan dilakukan berbagai kebijakan.
Diantaranya melakukan pergeseran aktivitas ke dalam sub kegiatan yang memenuhi kriteria belanja mandatory, menyesuaikan target pajak, menaikkan bagi hasil pajak provinsi
Lalu, mengurangi tambahan penghasilan pegawai semula 14 kali jadi 13 kali, mengurangi accres gaji dan tunjangan semula 0,5 % jadi 0,4%
Kemudian, mengurangi anggaran pendanaan kelurahan dan anggaran rutin SKPD yang tidak terkait dengan pelayanan masyarakat, meminjam Silpa RSUD Goeteng Taroenadibrata.
“Oleh karena itu, mengurangi anggaran belanja yang masih bisa ditunda, antara lain : Perkuatan jembatan Kali Gintung dan pengadaan mebelair gedung baru DPRD,” imbuhnya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
