TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga optimis meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025.
Dengan semangat sinergi dan pembaruan sistem, Pemkab Purbalingga optimistis dapat mencapai target MCSP 2025 yang lebih baik.
Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari praktik korupsi.
“Meskipun indikator dan aspek penilaian mengalami perubahan, target 2025 tidak boleh lebih rendah dari 2024. Jika bisa lebih tinggi, tentu lebih baik,” kata Inspektur Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto saat Rapat Koordinasi MCSP tahun 2025, di Operation Room Graha Adiguna Setda Purbalingga, Kamis 3 Juli 2025
“Ini juga bagian dari continuous improvement dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya dalam paparan.
Ia mengatakan, Inspektorat Kabupaten Purbalingga mempunyai langkah strategis dalam menyelaraskan upaya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai target nilai MCSP 2025 yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.
Sebab, pada tahun 2024 capaian nilai MCP Purbalingga yakni 97,05 meningkat 1,75 poin dari 2023, meskipun dari sisi peringkat masih terdapat tantangan.
“Jadi kami menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai target MCSP yang semakin kompleks,” katanya.
Ato juga menyoroti pentingnya pemenuhan dokumen secara tepat waktu oleh OPD.
Beberapa kendala yang terjadi di tahun sebelumnya, seperti keterlambatan unggah dokumen dan kurangnya konsolidasi, harapannya tidak terulang lagi pada siklus pelaporan tahun ini.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tugas Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh OPD dan masyarakat,” tegas Ato Susanto.
Dalam kesempatan ini, Inspektorat Kabupaten Purbalingga melaunching inovasi Standar Operasional Prosedur Internal APIP dan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (SIAP DuMas).
Program ini sebagai salah satu penguatan pengawasan pelayanan publik.
Serta menjadi wujud keterbukaan dan partisipasi publik dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News
