TABLOIDELEMEN.com – Kekurangan guru yang mengajar di Kabupaten Purbalingga menjadi keprihatinan serius Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purbalingga.
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, baik penuh waktu maupun paruh waktu, sebenarnya tidak menambah jumlah, melainkan hanya mengubah status.
Fenomena ini menciptakan celah besar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri.
Tinggi Angka Pensiun Guru Purbalingga
Ketua PGRI Purbalingga Joko Sumarno membeberkan bahwa tingginya angka guru purna tugas tidak seimbang dengan pengangkatan tenaga baru.
Kondisi ini membuat sekolah kesulitan menjaga stabilitas proses belajar mengajar harian.
“Menurut catatan kami, guru atau pensiun setiap bulan pasti ada sekitar 20 hingga 25 orang guru yang pensiun setiap bulan. Taruhlah tidak usah kita hitung 12 bulan, 10 bulan saja. 20 berarti sudah 200, itu setiap tahun,” katanya, Jumat 9 Oktober 2026.
Masalah tersebut makin parah karena pemerintah sudah beberapa tahun tidak menggelar rekrutmen pengajar baru secara berkala.
PGRI Purbalingga mendorong pemerintah pusat mengeluarkan langkah strategis agar pengadaan pendidik tidak terputus.
“Karena kalau tidak pengangkatkan, nanti ada kelas yang tidak ada gurunya. Sangat riskan sekali,” katanya.
Ancaman Fenomena Mismatch Pengajar Sekolah
Dampak krisis ini memicu fenomena mismatch atau guru mengajar di luar latar belakang pendidikan.
Sekolah terpaksa mengambil keputusan darurat demi mengisi kekosongan jadwal pelajaran di kelas.
“Kurangnya tenaga pengajar, banyak guru terpaksa mengajar mata pelajaran di luar latar belakang pendidikan mereka,” katanya.
Joko Sumarno meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan guru bidang studi.
Keahlian spesifik sangat penting agar kualitas materi pembelajaran tetap terjaga dengan baik.
“Kekurangan guru sesuai bidang keahlian membuat sekolah menugaskan pengajar yang tidak memiliki kompetensi khusus,” katanya.
Desakan Kebijakan Pemetaan Kebutuhan Guru
PGRI Purbalingga menyoroti kabar mengenai ketiadaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil formasi guru pada tahun 2027.
Kebijakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi pendidikan di daerah.
“Kalau di 2027 tidak ada penerimaan CPNS bagi calon guru, pasti akan terjadi kekurangan tenaga pendidik di sekolah,” tuturnya.
Joko Sumarno mendesak pemerintah segera menyusun pemetaan kebutuhan pengajar secara komprehensif dari tingkat dasar hingga menengah.
“PGRI Purbalingga mendesak pemerintah untuk menuntaskan kekurangan guru yang hingga kini belum terselesaikan,” pungkasnya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google Berita
