Kabupaten Purbalingga Siap Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif, hadir langsung pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025. Agenda penting ini berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Selasa 25 November 2025.
Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif, hadir langsung pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025.Agenda penting ini berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Selasa 25 November 2025.

TABLOIDELEMEN.com – Komitmen kuat Kabupaten Purbalingga mewujudkan keterbukaan Informasi Publik kembali mendapatkan sorotan positif.

Hal ini terlihat nyata dari apresiasi para panelis saat Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif, hadir langsung pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025.

Agenda penting ini berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Selasa 25 November 2025.

Kehadiran Bupati Fahmi menunjukkan keseriusan pimpinan daerah dalam memperkuat transparansi layanan Informasi Publik.

Dalam paparannya, Bupati Fahmi mengungkapkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemkab Purbalingga telah menerapkan layanan digital yang terintegrasi.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, digitalisasi layanan pada tingkat desa saat ini sudah mencapai 60 persen.

“Target kami 2026, seluruh desa sudah menerapkan layanan online yang terintegrasi,” tegasnya.

Inovasi Digital Informasi Publik Andalan

Di depan panelis, Bupati Fahmi menjelaskan dua inovasi digital utama Pemkab Purbalingga yang menjadi andalan mereka.

Pertama adalah Lapor Masbup, sebuah aplikasi pengaduan masyarakat yang terhubung dengan Lapor PakGub.

Masyarakat dapat mengakses kanal ini melalui WhatsApp, media sosial, dan website resmi pemerintah daerah.

“Setiap aduan langsung kami tindak lanjuti, dan hasil tindak lanjutnya kami sampaikan kembali kepada publik melalui media sosial sebagai bukti transparansi,” katanya.

Selain itu, inovasi kedua bernama Kepenak Ngodene. Platform ini hadir sebagai solusi atas meningkatnya angka pengangguran akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Platform Kepenak Ngodene menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung.

“Perusahaan bisa mengunggah lowongan, sedangkan pencari kerja dapat melihat peluang pekerjaan dan mengunggah CV mereka,” ujar Fahmi.

Mantan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Prof Dr Ir Sri Puryono KS MP, menjadi salah satu panelis.

Sri Puryono secara khusus menyampaikan apresiasi atas inovasi tersebut.

Menurutnya, platform Kepenak Ngodene sangat relevan dan fungsional.

“Dengan platform ini, bahkan tidak perlu lagi menyelenggarakan job fair. Sudah sangat memadai,” tuturnya.

Optimisme Pertahankan Predikat Informatif

Kepala Dinkominfo Purbalingga, R Budi Setiawan, menyampaikan optimismenya bahwa Purbalingga dapat kembali mempertahankan predikat Kabupaten Informatif untuk ketiga kalinya.

Bahkan, ia berharap dapat meningkatkan peringkatnya pada tingkat provinsi.

“Respon dari ketiga panelis sangat positif. Insya Allah ini bisa mendongkrak nilai kita yang sebelumnya 94,05 pada peringkat 7, mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi,” katanya.

Namun demikian, Budi mengakui masih ada pekerjaan besar menanti pada tingkat desa, yakni mewujudkan 100 persen layanan digital.

Saat ini, dari 224 desa, baru sekitar 147 desa yang memiliki website resmi.

“Kita kejar sampai 2026. Kita akan membangun website terintegrasi dari desa hingga kabupaten,” tegasnya.

Uji publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ini melibatkan 102 badan public.

Meliputi 33 SKPD Pemprov Jateng, 33 pemerintah kabupaten/kota, 23 RSUD, 7 RSUP, 5 badan vertikal, dan 2 BUMD.

Kegiatan berlangsung pada 25–26 November 2025 di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Agenda ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan Informasi Publik sesuai regulasi yang berlaku.

Pos terkait