Ia memaparkan, penyerahan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Intinya mengamanatkan berbagai hal berkaitan dengan pajak dan retribusi, mulai dari jenis pajak dan retribusi hingga terkait tarif pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, untuk Raperda ketiga yakni tentang pengelolaan pasar rakyat, dalam rangka untuk menata dan mengelola pasar rakyat di Kabupaten Purbalingga menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta kerja dan PP tentang penyelenggaraan bidang perdagangan.
Ia menambahkan saat ini pengaturan tentang pasar di Purbalingga mengacu Perda nomor 6 tahun 2010 tentang pengelolaan Pasar Segamas dan Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Purbalingga.
“Harus ada penyesuain peraturan yang mendasarkan perkembangan kondisi dan perkembangan peraturan perundang – undangan,” katanya.
Kemudian, raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Raperda dalam rangka melaksanakan ketentuan Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
