Aliansi Baralingga Tuntut Keadilan Kesejahteraan Pekerja Purbalingga

Aliansi Baralingga menggelar mimbar bebas meski hujan deras mengguyur kawasan depan Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Sabtu 2 Mei 2026.
Aliansi Baralingga menggelar mimbar bebas meski hujan deras mengguyur kawasan depan Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Sabtu 2 Mei 2026.

TABLOIDELEMEN.com – Aliansi Barisan Rakyat Purbalingga (Baralingga) menggelar mimbar bebas meski hujan deras mengguyur kawasan depan Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Sabtu 2 Mei 2026.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Buruh Tercekik, Pendidikan Terpenggal”, “Upah Murah Daya Beli Lemah” dan “Pendidikan Diefesiensi, MBG Dikapitalisasi”.

Massa aksi terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unperba dan Politeknik Madyathika.

Dengan mengibarkan bendera organisasi masing-masing mereka menyuarakan berbagai aspirasi terkait nasib buruh.

Mahasiswa berorasi menuntut perbaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga karena belum mencukupi kebutuhan biaya hidup.

Bacaan Lainnya
Milo

Selain itu, mereka menyoroti masalah pemutusan hubungan kerja serta ketidakstabilan lapangan kerja.

Menjelang lebaran, banyak perusahaan mengambil langkah memulangkan karyawan ke rumah guna efisiensi tanpa membayar upah.

“Sehingga perusahaan tidak menyalahi aturan. Tetapi tidak memberi upah kepada karyawan tanpa tugas,” ungkap Koordinator Lapangan aksi, Kukuh Wicaksono.

Aliansi Baralingga juga menyoroti hak lembur pekerja yang belum terpenuhi, dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan

Serta status kontrak kerja yang tidak jelas. Mereka mendesak pemerintah menghapus sistem alih daya atau outsourcing yang terasa tidak memberi jaminan pasti.

“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja yang kurang memihak kepada rakyat. Selain itu lindungi pekerja informal yang selama ini luput dari pengamatan,” tegas Kukuh.

Ketimpangan kesejahteraan pekerja serta sulitnya akses pendidikan juga menjadi sorotan tajam aliansi tersebut.

Mereka menyatakan empat tuntutan utama: pemerintah harus menghadirkan regulasi pro-pekerja, menetapkan UMK progresif, menstabilkan harga bahan pokok dan hasil pertanian, serta merealisasikan program beasiswa satu desa satu sarjana.

“Kami juga menuntut Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar merealisasikan program beasiswa satu desa satu sarjana,” tegasnya.

Polres Purbalingga Mengawal Aksi Hingga Selesai

Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah Setyaningrum, menegaskan seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis tanpa senjata api.

“Mereka adalah masyarakat kita. Berikan pelayanan baik kepada peserta mimbar bebas saat menyampaikan aspirasinya,” kata AKBP Anita.

Pihak kepolisian mengerahkan pleton negosiator serta pengamanan tertutup guna memastikan kelancaran acara.

“Dengan pelayanan pengamanan ini, kegiatan bisa berjalan aman serta damai. Selain itu tidak mengganggu kegiatan masyarakat maupun arus lalu lintas sekitar,” pungkas Kapolres.

Pos terkait

Milo