Konsultan Pengawas pro pemerintah
Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Herni Sulasti SH MH CFrA dalam pengarahannya meminta komitmen para Konsultan Pengawas agar pro terhadap pemerintah untuk memastikan hasil pekerjaan rekanan/pelaksana konstruksi sesuai dokumen perencanaan.
“Para konsultan pengawas ini yang ditunjuk oleh pemerintah dan dibayar oleh pemerintah dibutuhkan komitmen untuk memposisikan diri sebagai wakilnya pemerintah, jangan sampai ke lapangan malah tidak berani,” tegas Sekda.
Sekda juga menegaskan agar para Konsultan Pengawas untuk senantiasa mempedomani dokumen kontrak.
Konsultan Pengawas juga memiliki beberapa kewenangan, pertama, memberi peringatan kepada pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.
Kedua, meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan yang diajukan oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
“Ketiga, merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan, pelaksanaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan,” katanya.
Kewenangan selanjutnya, memberikan masukan teknis dan atau membuat justifikasi teknis tentang perubahan yang akan terjadi di lapangan dan juga permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.
“Nah ini modusnya kalau penawaran (harga saat tender) dari rekanan ndlosor (jatuh) kemungkinan mitigasi risiko yang kami prediksi adalah mudah sekali ada perubahan CCO. Ini kata kunci bapak ibu semua untuk tidak asal menyetujui,” katanya.
Sebagai informasi, Pemkab Purbalingga mengumpulkan 78 Konsultan Pengawas yang saat ini berkontrak untuk mengawasi proyek pembangunan fisik yang dibiayai pemerintah,
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News
