TABLOIDELEMEN.com – Rencana penerapan lima hari masuk sekolah hingga tingkat sekolah dasar (SD) di Kabuapaten Cilacap, ditanggapi serius oleh aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap M Taufick Hidayatulloh.
Menurutnya, kebijakan Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar tersebut sangat tidak efektif dan kurang mendasar.
Untuk itu, pihaknya meminta rencana penerapan lima hari sekolah hingga tingkat sekolah dasar di Cilacap agar tidak diberlakukan dan ditinjau kembali.
“Kami minta kepada Pj Bupati, Ketua DPRD Cilacap, dan instansi terkait untuk mengkaji ulang dan tidak memberlakukan lima hari sekolah hingga tingkat sekolah dasar. Tolong lakukan secara selektif, jangan asal-asalan,” tegas Taufick, Jumat 9 Juni 2023.
Ia mengatakan, pelaksanaan lima hari sekolah, harus melalui beberapa pertimbangan, salah satunya melihat insfrastruktur. Termasuk di dalamnya kondisi siswa.
Kebanyakan SD belum memiliki kesiapan penuh untuk melaksanakan lima hari sekolah
Sangat Tidak Efektif
Karena keterbatasan jumlah ruang, jumlah guru maupun yang lainnya.
“Rata-rata siswa SD dalam menerima pelajaran agama di sekolah masih kurang. Sehingga pada sore harinya dimanfaatkan oleh mereka untuk belajar di TPQ atau madrasah diniyah,” imbuh Taufick.
“Kalau lima hari sekolah di SD ini diterapkan, kesempatan anak-anak untuk belajar di TPQ maupun di madrasah diniyah akan hilang, karena mereka setelah pulang sekolah pasti lelah, dan setelah itu istirahat,” ujar mantan Ketua KPU Cilacap itu.
Pria asal Kesugihan tersebut berpandangan bahwa apabila penerapan kebjikan itu, akan berpengaruh terhadap penurunan moral anak di masa yang akan datang.
Selain itu, membatasi sosialiasi anak dengan lingkungan sekitar.
“Saya khawatir, 10 tahun ke depan akan ada penurunan moral terhadap anak-anak kita. Dan kesempatan bersosialisasi dengan teman-temannya maupun lingkungan sekitar menjadi sangat terbatas,” tegasnya.
“Ini sangat berbahaya. Karena masa kecil anak-anak seolah-olah hanya untuk kepentingan belajar dan belajar,” lanjut Taufick.
Sebab, kepentingan sosialisasi, kepentingan untuk bergaul, dan berhubungan dengan masyarakat menjadi satu kebutuhan karena akan membentuk karakter anak itu sendiri.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mustholih mengatakan, Pemkab Cilacap boleh saja membuat kebijakan tersebut. “Namun tidak sepihak dan harus menguatkan public hearing terlebih dahulu,” ucapnya.
Anggota DPRD Jateng dari PAN ini meminta pemerintah daerah agar mengkaji ulang dengan memperhatikan studi kelayakan.
“olong dengar respon masyarakat. Kita membuat kebijakan itu untuk masyarakat, bukan untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Dan tidak boleh sepihak. Tujuannya ini kan untuk membentuk generasi yang lebih baik,” ungkap Mustholih. (Estanto)
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
