Tahun 2022, Purbalingga Tak Dapat DID. Sekda Herni: Target Angka ITPK 85

Purbalingga Tak Dapat DID
Purbalingga Tak Dapat DID

Dapat DID di tahun 2023

Sementara, untuk kebijakan non e-tendering dan non e-purchasing untuk paket pagu dibawah Rp 200 juta, OPD yang melakukan proses pemilihan dengan metode penunjukan langsung

Tentunya, pengadaan langsung wajib melakukan pengadaan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

“Bagi OPD yang sudah terlanjur melaksanakan Pengadaan Langsung secara manual ( Non e purchasing) wajib melaksanakan pencatatan di SPSE,” katanya.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, seluruh OPD yang memiliki paket pengadaan dan telah selesai proses pemilihan melalui SPSE maupun manual wajib dilakukan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE.

Bahkan Herni memberikan warning pemberian sangsi penundaan TPP bagi OPD yang tidak menginput E-kontrak pada SPSE.

“Semua sudah kita lakukan. Saya hanya ingin semua OPD berkomitmen untuk meningkatkannya menjadi lebih baik,” katanya.

Herni Sulasti berharap, melalui peningkatan tata kelola pengadaan, selain mendapatkan DID pada 2023 mendatang

“Semoga ini akan mendongkrak nilai MCP,” katanya.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *