Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 terdapat kenaikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat cukup besar.
Kenaikan itu diantaranya untuk membiayai gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2021
“Direncanakan sebesar Rp 2,077 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 2,40% dibandingkan APBD murni tahun 2021. Meskipun secara total naik dibanding APBD murni 2021, kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan yang bersifat earmarked seperti pendapatan BLUD serta DAK,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat menyerahkan Raperda APBD 2022 saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Purbalingga, Senin (8 November2021).
Di sisi lain DAU 2022 mengalami penurunan 3,15% dibandingkan APBD murni 2021. Hal ini menyebabkan sumber dana yang tersedia untuk membiayai kebutuhan belanja yang lain mengalami penurunan.
Pemkab Purbalingga melalui Bupati, menyerahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2022 dan 4 Raperda lainnya kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, Senin (8/11) di Ruang Rapat DPRD.
Pada kesempatan itu Bupati juga menyerahka empat Raperda lain. Masing-masing Raperda Pencabutan Perda 21/ 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga.
Kemudian Raperda Tentang Tarif Pelayanan Kelas III Pada RSUD Kabupaten Purbalingga; Raperda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan Raperda Tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
