Purbalingga Naik Kasta Jadi Kabupaten Informatif

Purbalingga Naik Kasta Kabupaten Informatif
Wakil Bupati Purbalingga H Sudono Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti usai menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Patrajasa Kota Semarang, Senin 09 Desember 2024

TABLOIDELEMEN.com – Tahun 2024, Kabupaten Purbalingga kembali meraih predikat Kabupaten Informatif.

Sebelumnya, pada tahun 2023, predikat Kabupaten Informatif dengan nilai 92,95 atau peringkat ke-18.

Sedangkan tahun ini mendapatkan nilai 96,19 dan menempati peringkat ke-8 dari 35 kab/kota di Jawa Tengah.

Bacaan Lainnya
Montage dibuat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti usai mendampingi Wakil Bupati Purbalingga, Sudono menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak.

“Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan penuh pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024. Sehingga Kabupaten Purbalingga kembali mendapat predikat informatif,” katanya saat Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Patra Semarang Hotel dan Convention, Kota Semarang, Senin 09 Desember 2024.

Jiah Palupi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit, para Kepala Bagian, para Camat yang bertindak selaku PPID Pelaksana yang telah mendukung dan berkontribusi dalam tercapainya predikat informatif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana menyatakan, bahwa monev keterbukaan informasi publik merupakan agenda tahunan sejak tahun 2016.

Tujuannya untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik dengan empat tahapan penilaian.

Sedangkan untuk tahun 2024 ini sangat istimewa.

Karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan monev terhadap 212 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, SKPD provinsi.

Serta, RSUD kab/kota/ dan provinsi, badan vertikal, BUMD, serta KPU dan Bawaslu se Jawa Tengah.

Proses penilaian juga melibatkan organisasi non pemerintah, praktisi dan akademisi yang bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas penilaian.

“Pengukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui tahapan penilaian website dan media sosial,” kata Indra Ashoka.

“Serta pengisian saq,  tahapan visitasi, dan yang terakhir adalah uji publik,” imbuhnya.

 

 

Pos terkait

Montage dibuat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *