Polri Netral di Pilkada 2024
Terkait mengenai pilkada, Irjen Abdul Karim menekankan fokus lebih kepada masalah netralitas.
Sesuai kebijakan pimpinan bawah Polri harus netral dan ini semua sudah ada mekanisme dan aturannya.
“Kita akan lakukan tindakan tegas. Apabila kita temukan fakta anggota yang terlibat dalam Pilkada,” katanya.
Tak hanya itu, Irjen Abdul Karim menyebutkan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum.
Pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.
Termasuk masalah penegakan hukum secara internal.
Tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Pihaknya mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat.
“Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik,” kata Irjen Abdul Karim.
Ia menegaskan, pertama Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif.
Kedua masalah-masalah yang terjadi dalam wilayah dan menyangkut anggota.
Pihaknya akan tegas dan transparan juga kepada publik dalam menerima semua koreksi dari masyarakat.
“Termasuk masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat. Kita harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi,” katanya.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
