TABLOIDELEMEN.COM – Sebanyak 160 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Agenda bertajuk Kunjungan Institusi Hukum (KIH) tersebut memperkuat kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran langsung.
Yakni mengenai praktik penegakan hukum, sistem ketatanegaraan, etika peradilan, hingga pengawasan persaingan usaha nasional.
Mengusung tema “Membangun Insan Hukum Adaptif melalui Penguatan Konstitusi, Etika Peradilan, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, program ini mempertemukan teori perkuliahan dengan praktik kelembagaan hukum secara nyata.
Ketua Panitia KIH FH UMP, Rahtami Susanti, M.Hum., menjelaskan bahwa kunjungan lapangan memberi kesempatan bagi peserta untuk memahami tugas, kewenangan, serta tantangan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.
“Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai peran, mekanisme kerja, serta tantangan aktual yang dihadapi masing-masing lembaga negara,” ujar Rahtami.
Saat menyambangi Mahkamah Konstitusi, peserta mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), serta proses penafsiran konstitusi.
Rombongan mahasiswa juga mengikuti diskusi interaktif dan menjelajahi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) guna memperkaya wawasan mengenai perjalanan konstitusi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalami Etika Peradilan dan Pengawasan Persaingan Usaha
Berlanjut menuju kantor KPPU, peserta menyerap perspektif baru mengenai penerapan hukum bisnis
Termasuk pengawasan dugaan praktik monopoli, kartel, serta penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pasar.
Pemahaman sektor ekonomi tersebut menjadi bekal utama di tengah kompleksitas aktivitas bisnis modern yang menuntut kepastian hukum serta pengawasan regulasi secara efektif.
Adapun pada sesi bersama Komisi Yudisial, mahasiswa mendalami peran lembaga dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia.
Materi diskusi mencakup mekanisme penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta upaya menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
Melalui rangkaian kunjungan tersebut, FH UMP menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja demi mencetak calon praktisi hukum yang kritis, adaptif, serta berintegritas tinggi.

Awali dengan kepedulian, niscaya akan menjadi gagasan dalam menulis.
Baca update artikel lainnya di Google Berita






















