Belanja Langsung
Sebab sistem online akan membantu kepentingan penilaian komitmen pemerintah terhadap pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui program MCP KPK.
Dari catatan baru ada 24 dari 28 OPD Pemkab Purbalingga yang memanfaatkannya.
BACA JUGA: Tahun, Angka Stunting di Purbalingga Harus Turun, Wabup Sudono: Sebesar 13%
Realisasi belanja terbesar dari Belanja Langsung toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng).
Yakni, Dinkes Rp 181 juta, DinkopUKM Rp 890 juta dan Bagian Umum Setda Rp 730 juta.
“Belanja sistem online dari pemerintah juga untuk menaikan indeks tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa berkaitan dengan kita ingin membuka pintu Dana Insentif Daerah (DID),” imbuhnya.
BACA JUGA: Ini Manfaat Meminum Air Putih bagi Kesehatan
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Purbalingga, Wahyu Prasetiyono SIP meminta OPD yang selama ini masih belanja langsung secara manual (offline) untuk bisa mencatatnya di LPSE.
Sedangkan terkait belanja langsung secara online sejauh ini masih terkendala antara OPD dengan pelaku usaha.
BACA JUGA: Sepeda Penny Farthing Produksi Desa Karangtengah Purbalingga Terbang Ke Luar Negeri
“Pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 saja jumlahnya 197.537 sedangkan yang sudah masuk di Blangkon Jateng baru 41 jadi masih jauh sekali. Demikian jumlah koperasi di Purbalingga ada 252 namun baru 13 yang masuk Blangkon Jateng jadi masih banyak sekali pelaku usaha yang belum masuk,” katanya.
Oleh karena itu, para OPD wajib untuk kolaborasi untuk mendorong UMKM/koperasi lokal untuk bisa masuk ke Blangkon Jateng.
“BPBJ juga tengah merancang e-katalog lokal dengan menginventarisir produk pelaku usaha lokal untuk bisa masuk ke pengadaan barang langsung secara online,” katanya
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
