Sementara itu, Plt Bupati Purbalingga H Sudono mendorong kepada setiap kepala OPD, camat, dan direktur rumah sakit yang hadir dalam kegiatan rapat koordinasi bisa melaksanakan dan mengikuti petunjuk KPK RI
“Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Saya juga berharap, KPK RI juga bisa memberikan solusi atas setiap kendala yang ada dalam rangka mewujudkan Purbalingga yang bersih dari korupsi,” katanya.
Sebagai informasi, MCP merupakan sistem KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan untuk pemerintah daerah.
Area intervensi MCP KPK yaitu: perencanaan dan penganggaran APBD.
Kemudian pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan APIP.
Manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; tata kelola keuangan desa.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
