TABLOIDELEMEN.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga mensosialisasikan mekanisme kampanye di media massa dalam tahapan kampanye Pemilu 2024.
Tahapan kampanye itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
Serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Anggota KPU Purbalingga, Catur Sigit Prasetyo menjelaskan, mekanisme kampanye melalui media massa baru boleh terlaksana mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
“Pelaksana kampanye adalah parpol calon anggota legislatif (caleg), capres dan cawapres serta tim kampanye melalui media massa cetak, media massa elektronik dan media massa internet,” katanya dalam Sosialisasi Kampanye Pemilu dengan Media, di Skylounge Grand Braling Hotel Purbalingga, Rabu 6 Desember 2023.
Kampanye di Media Massa
Ia merinci, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum
Lalu, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat calon presiden dan wakil presiden dan media social.
“Mulai Selasa 28 November 2023 hingga Sabtu 10 Februari 2024,” kata Catur yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Secara detail kampanye Kampanye Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Serta, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan penyebaran bahan kampanye
“Boleh memasang alat peraga serta media Sosial dan kegiatan lain,” lanjutnya.
Mengenai pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, terdiri dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota.
Lalu, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu yang penunjukannya oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
Lalu, orang seorang yang penunjukannya oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
Serta organisasi penyelenggara kegiatan yang penunjukannya oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Ini juga harus terdaftar ke KPU kabupaten/kota.
“Selanjutnya, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau dengan penyebutan nama lain dan/atau kelurahan/desa. Juga wajib terdaftar di KPU kabupaten/kota,” katanya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
