TABLOIDELEMEN.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada kepada eserta Pemilu dan masyarakat. Karena, Kewajiban ini merujuk Pasal 14 huruf c UU Pemilu.
“Jika dicermati, pernyataan ketua KPU dalam forum resmi catatan akhir tahun 2022 KPU menyongsong Pemilu 2024 wajib disampaikan,” kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di Jakarta
Selain terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dalam forum refleksi akhir tahun yang diisi dengan informasi berbagai hal yang telah dilakukan oleh KPU di 2022 itu, wajib pula disampaikan berbagai informasi dan dinamika penting sepanjang 2022 yang perlu diketahui oleh peserta Pemilu dan masyarakat.
Ahmad Basarah menilai, sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang mengingatkan semua pihak bahwa kemungkinan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) 2024 dilakukan secara proporsional tertutup
Karena adanya permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 terkait sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tindakan yang memiliki dasar hukum.
“Semua komponen masyarakat bahwa apa pun sistem pemilu yang diputuskan MK, KPU harus melaksanakannya selagi sistem itu sudah berkekuatan hukum tetap, baik karena telah diatur dalam UU Pemilu maupun berdasarkan putusan MK,” imbuh Basarah mengingatkan.
Menurutnya, pernyataan Ketua KPU sebenarnya justru untuk mengingatkan bahwa pengalaman yang ada selama ini menunjukkan seringkali putusan MK berpengaruh pada tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Dia mencontohkan kasus verifikasi partai politik dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan partai politik yang sudah lolos dalam ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya (2019) tak lagi mengikuti proses verifikasi faktual Pemilu 2024.
“Putusan itu berbeda dengan mekanisme Pemilu 2019 yang menggunakan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan seluruh partai politik harus diverifikasi, termasuk parpol lama yang ada di DPR,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GM FKPPI itu.
Ahmad Basarah juga mengingatkan peristiwa penting ketika berdasarkan Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK mengubah sistem pemilu dari semula calon terpilih ditentukan dengan menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg menjadi hanya berdasarkan Penentuan Kursi Berdasarkan Suara Terbanyak.
“Saat itu, mekanisme ini mengubah secara fundamental persiapan penyelenggaraan Pemilu pada 2009,” ungkapnya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
