TABLOIDELEMEN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap di markas Polresta Banyumas, Jumat 13 Maret 2026 sore.
Langkah hukum ini memicu dugaan kuat mengenai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pemegang kebijakan di wilayah tersebut.
Informasi yang berkembang menyebutkan nama Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono, masuk dalam daftar rombongan yang menjalani pemeriksaan.
Tim penyidik lembaga antirasuah tersebut membawa para pejabat ini tak lama setelah mengamankan mereka di wilayah Kabupaten Cilacap.
Menumpang Bus Pariwisata
Proses evakuasi para pejabat ini tergolong unik karena tim KPK menggunakan sarana transportasi massal yang tidak mencolok.
Berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya tidak tertulis, rombongan berjumlah lebih dari tujuh orang itu tiba di lokasi menggunakan bus pariwisata.
“Mereka tiba di Polresta Banyumas menggunakan bus pariwisata Ryan bernomor polisi R 7127 OT sekitar pukul 16.00 WIB,” ungkap narasumber tersebut.
Setibanya di halaman mapolres, personel kepolisian langsung mengawal ketat rombongan menuju ruang Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).
Penyidik menyebar proses interogasi di beberapa ruangan yang terletak pada lantai dua dan lantai tiga gedung utama.
Suasana di area Polresta Banyumas tampak sibuk saat penyidik meminjam fasilitas ruangan guna melangsungkan pemeriksaan awal.
Sekitar pukul 17.10 WIB, Sekda Cilacap bersama beberapa individu terlihat keluar dari gedung Sat Reskrim.
Mereka berjalan menuju masjid di kompleks tersebut untuk menunaikan ibadah salat di bawah pengawasan petugas.
Menariknya, sosok Bupati Cilacap tidak nampak dalam rombongan kecil yang menuju masjid tersebut.
Selang sepuluh menit kemudian, rombongan Sekda kembali memasuki gedung untuk melanjutkan proses pemberian keterangan.
Hingga saat ini, penyidik masih menutup rapat informasi mendalam mengenai detail perkara.
Baik pihak KPK maupun Polresta Banyumas belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status hukum maupun barang bukti koper serta dokumen yang menyertai pemeriksaan tersebut.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
