Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan
Merujuk Pasal 2 ayat 1 Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024, ‘Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup’ tidak dapat ada penuntutan secara pidana maupun pengugatan secara perdata.
Pejuang lingkungan hidup, dalam hal ini, meliputi korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
Penetapan kasus sebagai tindakan pembalasan, substansi Pasal 8 huruf a Permen LHK Nomor 10 tahun 2024 konstruksinya sebagai pelanggaran hak pejuang lingkungan.
Asas keperluan dan asas proporsionalitas menekankan proporsi kepentingan publik yang dibela dengan ancaman ketentuan pidana.
Ada anggapan kedua asas sebagai solusi atas pasal-pasal karet yang kerap untuk menekan pejuang lingkungan.
Dengan terbitnya Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024
Ada institusi yang belum memiliki kebijakan perlindungan bagi pejuang lingkungan, yakni institusi Kepolisian RI (Polri).
Para pegiat lingkungan menanti komitmen dan kebijakan sejenis dari Polri.
Menulis itu tidak selalu dengan paragraf-paragraf yang panjang. Menulislah tentang perasaan kita dan tentang apa yang ada dipikiran kita. Tanpa tersadar, kita sesungguhnya telah menulis.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
