TABLOIDELEMEN.com – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan catatan peting tentang hilangnya ayat terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)
“Pembahasan RUU Sisdiknas ini seharusnya masih membutuhkan kajian yang komprehensif, dialog terbuka dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan termasuk organisasi profesi PGRI, dan tidak perlu tergesa-gesa,” kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi
Berdasarkan hal tersebut itu melalui rilis resmi, PGRI memberikan beberapa catatan berikut:
Guru dan dosen adalah profesi, yang dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1-10 sebagaimana tertulis dalam draf versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lainnya.
Pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen.
PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen.
Meski hilangnya ayat terkait TGD dinilai menciderai rasa keadilan para pendidik, Ketua Umum PGRI memastikan para guru tidak akan melakukan mogok mengajar atau berdemonstrasi turun ke jalan, melainkan tetap berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik.
“Tetapi kami (PGRI) akan tetap memperjuangkan kesejahteraan para guru dengan cara yang konstitusional, di antaranya dengan bertemu dengan pejabat Kemendikbud Ristek atau Komisi X DPR RI,” ujar Unifah.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
