Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga memfasilitasi para pengusaha angkutan barang dan ekpedisi untuk menyampaikan aspirasinya terkait peraturan pemerintah terkait over dimension dan over loading (ODOL) kepada pemerintah.
Ada 15 perwakilan yang diterima audensi bersama Jajaran Polres Purbalingga. Yakni dari Hasta Abadi, PSKP, KSPP, Plat R, Serayu Mania.
“7 tuntutan dari teman-teman sudah kami laporkan kepada Bupati Purbalingga dan diteruskan Dinhub Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Purbalingga, Raditya Widayaka
Ini 7 tuntutan yang diusulkan kepada kementerian perhubungan melalui Bupati Purbalingga
- Efek penertiban yang berimbas pada membengkaknya biaya operasional.
- Pemerintah diharapkan dapat meriview ulang Undang-Undang ODOL tersebut.
- Pemerintah dapat memberikan perhatian dan solusi para driver dan pengusaha angkutan barang terkait masalah tarif jasa angkut.
- Ada kesan terjadinya diskriminasi atas penerapan penertiban ODOL (Over Dimension Over Load), dimana seolah-olah tidak semua kendaraan terkena penertiban, dan bahkan terkesan ada perusahaan tertentu yang lolos aman-aman saja.
- Penertiban dengan dilakukan pemotongan bagian dari kendaraan yang melebihi dimensi, dan dilakukan dibeberapa tempat, menurut kami sangat merugikan bagi pemilik kendaraan jasa transportasi, karena kendaraan tersebut sebelumnya sudah lolos uji kendaraan.
- Adanya sanksi penertiban pemasangan terpal untuk kendaraan bak terbuka yang tidak boleh melebihi bak, hal ini sangat memberatkan sopir angkutan barang.
- Pemerintah memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan di seluruh wilayah Indonesia
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
