Dukung pembentukan Forum Jatim PAK
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Maidi pun turut mendukung pembentukan Forum Jatim PAK.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK. Tapi juga melibatkan lintas sektor. Termasuk pemerintah daerah dan DPRD.
“Pencegahan korupsi itu penting. Di Kota Madiun, eksekutif dan legislatif bersinergi untuk membangun kota yang tujuannya kesejahteraan masyarakat. Tentunya, korupsi adalah hal utama yang kita perangi,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, seluruh peserta mendapatkan pengarahan terkait titik-titik rawan tindak pidana korupsi, kewaspadaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta upaya pencegahan korupsi lainnya.
Hal ini seperti dijelaskan oleh Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs Firli Bahuri. Tak sedikit kasus tipikor yang menjerat kepala daerah yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
Termasuk juga titik-titik yang rawan terjadinya korupsi mulai dari pemberian izin, pengadaan barang jasa, reformasi birokrasi khususnya pembinaan sumber daya manusia.
“Tidak boleh ada 1 rupiah pun anggaran dalam RAPBD itu di luar dari tujuan pembangunan nasional maupun tujuan nasional itu sendiri,” pungkasnya.
Tampak hadir Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri. Juga, bupati/wali kota dan pada Ketua DPRD se-Jatim. Termasuk, Wali Kota Madiun Maidi.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
