TABLOIDELEMEN.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendeklarasikan Janji Kinerja sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Sebagai komitmen, kami dari Kantor Imigrasi Cilacap ikut mendeklarasikan janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama,” kata Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Yoga Ananto Putra usai kegiatan di Aula Kresna Basudewa, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Sabtu 20 Januari 2022.
Ia mengatakan, penandatanganan komitmen bersama tersebut turut dilakukan oleh 52 Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi bertujuan memberikan pelayanan yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan pada kepuasan masyarakat.
“Pastinya, komitmen kita adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat secara ikhlas dan professional,” katanya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin menegaskan menandaskan, arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kemenkumham telah menetapkan resolusi yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023.
“Mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel,” katnya.
“Sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai yang ditargetkan pemerintah,” imbuh Yuspahruddin.
Dalam kesempatan tersebut, Yuspahruddin membacakan beberapa pesan penting, diantaranya melaksanakan 8 arahan Menteri Hukum dan HAM.
“Laksanakan 8 arahan Menkumham serta menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan Resolusi Kemenkumham 2023,” ujarnya.
Untuk itu, Yuspahruddin berharap seluruh jajaran mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan.
Seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial, dengan langkah terukur yang dapat memitigasi serta memiliki sense of belonging and sense of crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
