Cegah dan Awasi Politik Uang, Ketua Bawaslu Purbalingga: Pemilu Harus Luber Jurdil

Cegah dan Awasi Politik Uang
Cegah dan Awasi Politik Uang

TABLOIDELEMEN.com – Praktik politik uang masih bisa saja terjadi saat menjelang pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Umum.

Kasus politik uang ini biasanya semakin meningkat terjadi pada masa tenang sebelum hari pencoblosan.

“Politik uang menjadi salah satu cara kandidat menyasar simpati masyarakat agar memilihnya dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Imam Nurhakim saat sosialisasi pengawasan partisipasi Pemilu 2024 dengan tema Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah dan Mengawasi Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024, di PM Collaboration, Jum’at 14 Oktober 2022

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan, Pemilu 2024 adalah proses demokratisasi yang harus memegang prinsip Langsung Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdil) sehingga praktik politik uang merupakan suatu yang tidak bisa dibenarkan.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu.

“Mari seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu termasuk mengawasi agar tidak ada politik uang,” katanya.

Dalam acara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, R. Imam Wahyudi meminta politik uang harus diputus mata rantainya.Tujuannya agar Pemilu kita lebih bermartabat.

Dalam waktu dekat ada hajat politik yang bisa digunakan sebagai langkah awal mereduksi bahkan menghilangkan praktik politik uang.

Kegiatan tersebut adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti beberapa Desa pada November mendatang.

“Kemarin di Kabupaten Rembang ada slogan duit ora payu (uang tidak laku, Jawa) untuk mengalahkan kekuatan uang dalam Pilkades ternyata berhasil juga,” katanya.

Pemateri dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini mengimbau dalam memilih pada Pemilu, masyarakat agar menggunakan hati nuraninya sehingga berbagai bentuk politik uang dan segala turunannya bisa dihilangkan. Mantan ketua Bawaslu 2008-2011 tersebut menjelaskan kemurnian pemilihan akan terganggu jika masyarakat masih tergiur dengan iming-iming apa yang disebutnya operasi dari bohir politik.

“Orang-orang baik mari masuk Partai Politik. Tendang dan reduksi politik yang menelurkan pemimpin yang tidak baik,” katanya.

 

 

Tinggalkan Balasan