Hal ini seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Demikian juga Raperda ketiga yaitu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang merupakan penyesuaian dan amanat dari Undang-undang Cipta Kerja.
“Dalam rangka menyesuaikan pengaturan tentang Bangunan Gedung seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung harus diganti,” lanjutnya.
Sedangkan Raperda kelima, yaitu tentang Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan dilatarbelakangi oleh perubahan wewenang.
Bidang ketenagalistrikan bukan lagi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
Rapat Paripurna DPRD juga menyetujui terhadap 8 Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meski demikian, sebelum penetapan menjadi Perda, 8 Raperda tersebut menjalani evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
Bagi saya yang juga seorang ibu rumah tangga, menulis dapat dijadikan media terapi. Berbagi cerita, mengungkapkan emosi, meredakan stres, dan melepaskan kebosanan.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
